## Pemecatan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer: Ujian Integritas Kabinet Prabowo
Jakarta, 25 Agustus 2024 – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer (umumnya dikenal sebagai Noel), menyusul penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi keselamatan kerja. Pencopotan ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintahan Presiden Jokowi dalam memberantas korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Kepastian pemecatan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Jumat malam. Beliau menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah menandatangani keputusan presiden (Keppres) yang secara resmi memberhentikan Ebenezer dari jabatannya. “Presiden telah menandatangani Keppres pemberhentian Bapak Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Proses hukum selanjutnya sepenuhnya kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Presiden berharap hal ini menjadi pelajaran bagi seluruh anggota Kabinet dan pejabat pemerintah,” ujar Prasetyo Hadi di Jakarta.
Prasetyo menambahkan bahwa Presiden Jokowi juga menyampaikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pemerintahan. “Presiden ingin kita semua bekerja keras dalam upaya pemberantasan korupsi,” tegasnya. Pernyataan tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi kasus korupsi, khususnya di level pemerintahan tinggi.
Ebenezer, politisi berusia 48 tahun yang dikenal sebagai aktivis sebelum terjun ke dunia pemerintahan, ditangkap pada Rabu malam (20 Agustus) bersama sepuluh orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Penangkapan ini merupakan pukulan telak bagi citra pemerintahan Jokowi dan menimbulkan kekhawatiran terhadap efek domino yang mungkin terjadi.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ebenezer menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Jokowi, keluarganya, dan masyarakat Indonesia. “Pertama, saya ingin meminta maaf kepada Presiden Jokowi. Kedua, kepada istri dan anak-anak saya. Ketiga, kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ebenezer kepada wartawan sebelum dibawa ke kantor KPK di Jakarta. “Doakan saya, semoga saya mendapatkan ampunan dari Presiden Jokowi,” tambahnya dengan nada penuh penyesalan.
Menurut KPK, Ebenezer diduga menerima suap sebesar Rp 3 miliar (sekitar $185.000) pada Desember 2024 sebagai bagian dari skema suap lebih besar senilai Rp 5,5 miliar (sekitar $338.000) yang berjalan antara tahun 2021 dan 2024 melalui perantara. Uang tersebut terkait dengan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Tenaga Kerja.
“Penyidik KPK telah meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Mereka antara lain IBM, GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM,” ungkap Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam jumpa pers di kantor KPK Jakarta.
Penangkapan Ebenezer menandai kasus korupsi tingkat tinggi pertama yang menimpa kabinet Jokowi sejak dilantik pada Oktober 2024. Kasus ini menjadi ujian nyata bagi janji pemerintahan Jokowi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan memberantas korupsi, sebuah isu yang selama ini menghambat kepercayaan investor di ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Ebenezer, yang dikenal dengan gaya bicaranya yang lantang, diangkat menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja pada akhir tahun 2024. Portofolionya mencakup pengawasan standar keselamatan kerja dan kebijakan perlindungan tenaga kerja. Ironisnya, sebelum tersandung kasus ini, Ebenezer sempat menjadi sorotan publik karena ikut serta dalam aksi demonstrasi para pengemudi ojek online dan mobil yang menuntut bonus Ramadan dari perusahaan aplikasi transportasi online tempat mereka bekerja pada bulan Februari lalu. Aksi tersebut akhirnya berhasil menekan perusahaan seperti Gojek dan Grab untuk memberikan bonus berbasis kinerja kepada para pengemudi.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektifitas pengawasan internal dalam pemerintahan dan menjadi pengingat pentingnya integritas dan akuntabilitas bagi seluruh pejabat publik di Indonesia. Langkah tegas Presiden Jokowi dalam mencopot Ebenezer diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik dan menjadi deterrent bagi potensi tindak pidana korupsi lainnya di masa mendatang.
