## Gelombang Protes di Indonesia Tahun 2025: Analisis Mendalam Gerakan Mahasiswa dan Rakyat
Tahun 2025 mencatat sejarah Indonesia dengan gelombang demonstrasi besar-besaran yang melibatkan mahasiswa, pekerja, aktivis, dan masyarakat umum. Protes-protes ini, yang bermula pada Februari dan berlanjut hingga September, dipicu oleh serangkaian kebijakan kontroversial pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta berbagai isu sosial dan ekonomi lainnya. Gerakan ini, yang dikenal luas dengan tagar #IndonesiaGelap di media sosial, menunjukkan ketidakpuasan publik yang meluas terhadap arah kepemimpinan saat itu.
**Gelombang Pertama: Februari 2025 – Suara Mahasiswa Menggema**
Gelombang protes pertama dimulai pada 17 Februari 2025, digerakkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama sejumlah organisasi mahasiswa lainnya. Koordinasi pusat BEM SI, Herianto, mengumumkan seruan aksi demonstrasi di berbagai kota pada 17 dan 18 Februari. Meskipun aksi di Jakarta dibatalkan, protes tetap berlangsung di berbagai daerah. Aksi lanjutan direncanakan pada 19 dan 20 Februari (juga dibatalkan di Jakarta), dan diikuti oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang menyerukan demonstrasi pada 21 Februari pasca salat Jumat. BEM SI memproyeksikan sekitar 5.000 mahasiswa akan berpartisipasi, dengan ancaman aksi lanjutan jika pemerintah tidak merespons tuntutan mereka. Salah satu tuntutan awal yang disuarakan adalah terkait program Makan Bayi Gratis (MBG) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menyebabkan pemotongan anggaran besar-besaran, diduga untuk mendanai program MBG tersebut.
**Gelombang Kedua: March 2025 – Revisi UU TNI Menjadi Pemicu**
Gelombang protes kedua muncul pada Maret 2025, dipicu oleh revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Revisi ini, yang memperluas peran sipil yang boleh dijabat oleh anggota TNI dari 10 menjadi 14 posisi, memicu kekhawatiran atas potensi kembalinya dwifungsi ABRI dan melemahnya supremasi sipil. Demonstrasi yang banyak berlangsung di depan gedung legislatif (nasional dan daerah) ini ditandai dengan penggunaan pakaian hitam, pembakaran ban bekas, dan bentrokan dengan aparat kepolisian. Puncak protes terjadi pada Februari dan Maret, sebelum kemudian mereda.
**Gelombang Ketiga: Agustus 2025 – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Membara**
Pada awal Agustus, gelombang protes kembali meletus, kali ini dipicu oleh usulan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang signifikan di beberapa daerah, misalnya Pati (250%), Bone (300%), dan Cirebon (150-1000%). Protes di Pati, misalnya, melibatkan hingga 100.000 demonstran dengan puluhan korban luka. Aksi ini meluas hingga ke Jakarta, dengan ribuan demonstran, termasuk mahasiswa, pekerja, dan aktivis, berunjuk rasa di depan gedung parlemen, menentang tunjangan anggota dewan yang dianggap berlebihan. Tragedi kematian seorang pengemudi ojek online yang tertabrak kendaraan lapis baja petugas keamanan semakin memicu kemarahan massa dan mengakibatkan aksi balasan yang meluas, termasuk penyerangan terhadap rumah anggota DPR, seperti rumah Ahmad Sahroni.
**Tuntutan dan Simbol Protes:**
Tuntutan demonstran beragam, mulai dari perbaikan sektor pendidikan, penolakan pemotongan anggaran di luar sektor pertahanan, pengawasan yang lebih ketat terhadap korupsi, hingga revisi UU TNI dan program MBG. Jumlah tuntutan pun dinamis, berubah dari 5 poin awal BEM UI menjadi hingga 25 poin yang disusun oleh tokoh publik dan advokat pada Agustus. Penggunaan simbol-simbol unik juga menjadi ciri khas protes ini, seperti penggunaan tagar #IndonesiaGelap yang viral di Twitter (X), pakaian serba hitam, dan bahkan pengibaran bendera bajak laut Straw Hat Pirates dari serial anime One Piece oleh para sopir truk yang menentang larangan truk ODOL.
**Gejolak di Berbagai Daerah:**
Protes tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga meluas ke berbagai kota di seluruh Indonesia, seperti Yogyakarta, Surabaya, Malang, Medan, Palembang, Bandung, dan banyak lagi. Di hampir semua daerah, aksi protes berlangsung dengan pola yang hampir sama, termasuk pembakaran ban bekas, bentrokan dengan polisi, dan penggunaan berbagai simbol protes.
**Reaksi Pemerintah dan Pihak Lain:**
Pemerintah merespon protes dengan beragam cara, termasuk pergantian menteri, pernyataan resmi, dan negosiasi dengan perwakilan mahasiswa. Namun, tanggapan pemerintah seringkali menuai kritik, dianggap tidak memadai atau bahkan represif. Selain itu, berbagai pihak, termasuk tokoh politik, pengamat, akademisi, dan organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, mengungkapkan pandangan dan penilaian mereka terhadap situasi ini. Beberapa bahkan menuduh adanya upaya intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis.
**Dampak Ekonomi dan Politik:**
Gejolak protes berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam pada Maret, dipicu oleh ketidakpastian politik dan ekonomi. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga melemah. Situasi ini menunjukkan rapuhnya kepercayaan investor terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.
**Kesimpulan:**
Gelombang protes 2025 di Indonesia merupakan peristiwa penting yang merefleksikan ketidakpuasan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan kondisi sosial-ekonomi. Aksi ini menunjukkan dinamika demokrasi di Indonesia, meskipun juga diwarnai oleh kekerasan dan intimidasi. Pemahaman mendalam terhadap peristiwa ini krusial untuk evaluasi kebijakan pemerintah dan pemajuan demokrasi di Indonesia. Peristiwa ini menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak, termasuk pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat umum, untuk membangun dialog yang konstruktif dalam menyelesaikan perbedaan dan mencapai kemajuan bangsa.
**Kata Kunci:** Protes Indonesia 2025, #IndonesiaGelap, BEM SI, UU TNI, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, demonstrasi mahasiswa, kebijakan kontroversial, krisis ekonomi, demokrasi Indonesia, gerakan mahasiswa, aksi protes, dampak politik.
